Adat Jadi Solusi! Sengketa Tanah di Lembang Madandan Diselesaikan Lewat Musyawarah Adat Damai

Published by admin on 24th September 2025

Tana Toraja, 23 September 2025 — Bertempat di Aula Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sebuah sengketa batas tanah antara dua keluarga besar berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat yang dijaga oleh aparat keamanan dan para tokoh adat setempat.

Kegiatan mediasi dan pengamanan yang berlangsung pada Selasa (23/9) sekitar pukul 10.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Adat, PT. Lambi, bersama dua tokoh adat lainnya, Semuel Pata’ dan Daniel Randoan Mangenda. Mereka bertindak sebagai Hakim Adat Pendamai, dengan disaksikan oleh Kepala Lembang Madandan, Balebu Peda Pakambanan, tokoh kampung Dulang Bpk. Y. Kenedy Kalua, Babinsa Serka Amrafael, Sertu Marthen Sirua, dan Bhabinkamtibmas Polsek Saluputti, Aipda Demianus Rombe.

Permasalahan tersebut mencuat akibat klaim kepemilikan lahan di wilayah Kanan, Rano kamp Dulang, Lembang Madandan, oleh dua pihak yaitu To Matongkonan Kanan dan Keluarga Bati Tato Rano. Kedua belah pihak merasa memiliki hak atas lahan tersebut, hingga akhirnya disepakati untuk diselesaikan melalui pendekatan musyawarah adat Toraja.

Hasil Keputusan Musyawarah Adat:

1. Lokasi sengketa ditetapkan sebagai tanah milik Tongkonan Kanan.

2. Pengelolaan lahan tetap diberikan kepada keluarga Tato Rano.

3. Kayu yang telah ditebang di area sengketa dikembalikan ke pihak Tongkonan Kanan.

Keputusan ini diambil secara mufakat dan diterima oleh kedua belah pihak yang hadir, dengan harapan dapat menjaga keharmonisan sosial serta menghormati nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di Tana Toraja.

“Penyelesaian melalui musyawarah adat seperti ini adalah bagian dari kearifan lokal yang harus terus dijaga, dan kami sebagai aparat mendukung penuh upaya damai seperti ini,” ujar Aipda Demianus Rombe di sela kegiatan.

Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Model penyelesaian berbasis adat ini diharapkan bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik serupa di wilayah lain.